FRONTROLL.COM
Selasa | 19 Mei 2015 11:04:07 WIB

Wawancara

Menteri Susi dan Mafia "Lima Samurai"

Redaksi - frontroll.co.id
Menteri Susi dan Mafia
frontroll.co.id,-
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan pernyataan dia soal ditawari Rp 5 triliun untuk mundur dari jabatannya jauh dari upaya mencari sensasi. Dia juga menegaskan mafia illegal fishing itu memang ada, namun dia tidak takut dan tidak tergiur dengan setiap tawaran kompromi.

“Indonesia terlalu hebat untuk ribuan triliun. Kehormatan yang membawa saya ke jabatan ini,” kata Susi dalam laporan utama harian Suara Pembaruan edisi Senin (17/5).

Tawaran triliunan rupiah itu menurut pengakuannya darang dari sejumlah perusahaan pelaku illegal fishing.

“Banyak orang, semuanya pelaku illegal fishing,” kata Susi.

Menteri yang dikenal tidak menamatkan pendidikan sekolah menengah atas itu menegaskan kesiapannya memberantas mafia di sektor perikanan. Pasalnya, para mafia inilah membuat Indonesia merugi dan nelayan-nelayan tradisional tidak berdaya karena sulit mendapat ikan yang sudah dikuasi oleh para mafia.

Dia mengaku, dampak illegal fishing membuat nelayan susah mendapatkan ikan sehingga terpaksa mereka menggunakan bom. Pada akhirnya, multiefek illegal fishing telah membuat nelayan yang awalnya baik menjadi penjahat.

“Banyak yang bilang, kamu tidak takut lawan mafia illegal fishing? Saya jawab karena saya tidak berpendidikan, saya tidak tahu banyak. Karena tidak tahu banyak, saya tidak takut apa-apa,” tandasnya.

Mafia "Lima Samurai"

Dirinya menyebut mafia itu dengan istilah lima samurai. “Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian yang harus membuat penjelasan siapa itu '5 Samurai', '7 Samurai', dan sebagainya itu,” ujarnya.

Dalam rangka menghentikan praktik kotor itu, Susi telah mengeluarkan kebijakan moratorium izin kapal hingga pelarangan bongkar muat ikan (transhipment) di tengah laut. Dia juga akan menenggelamkan kapal ikan asing yang terbukti menangkap ikan secara ilegal di laut Indonesia.

“Saya ingin tidak ada penangkapan pada 0-4 mil untuk konservasi, turis, dan memancing, tidak untuk industri perikanan. Nelayan kita dorong 4 mil hingga ke 12 mil dan ke ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Lalu kita batasi kapal yang boleh digunakan di bawah 200 GT (gross ton),” paparnya.

Kebijakan lain yang akan dia keluarkan adalah, melarang pembangunan dermaga khusus oleh swasta.

Ekpsor Pasir ke Singapura Ditabukan

Kemudian ia juga tetap akan menghentikan pengiriman pasir pantai putih ke Singapura.

“Dengan kebijakan ini kita bisa makmur. Saya meminta kepada Presiden dan Wapres, agar investor dilarang bikin pelabuhan private, karena menyulitkan monitoring. Dan pengiriman pasir ke Singapura sudah tidak boleh karena ada moratorium,” ungkapnya.

Susi mengatakan, bahwa suplai ikan Indonesia akan habis dalam waktu 5-10 tahun mendatang jika tidak dikelola dengan benar.

“No more illegal fishing! No more unreported fishing! (Tidak boleh ada lagi illegal fishing! Tidak ada lagi penangkapan ikan yang tak dilaporkan!) Kita perlu perhatikan demi keberlangsungan sumber protein bangsa,” ujarnya.

Mafia, menurutnya, sulit diberantas. Sebab, umumnya mereka mengakar hingga ke oknum pejabat pemerintah. Dicontohkan, pemerintah lebih suka impor garam, karena selain gampang, ada pihak-pihak yang diuntungkan.

Pembiaran itu kemudian menumbuhkan mafia impor garam. Mafia impor garam tentu saja melibatkan banyak pihak, terutama importir garam dan oknum pemerintah. Mereka akan menggunakan cara apapun agar impor garam tetap dipertahankan, termasuk memanipulasi data, kata Susi.

Beruntung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak cepat menghentikan impor garam. Lebih dari itu, KKP menargetkan swasembada garam akhir 2015 atau lebih cepat dua tahun dari yang diprediksi PT Garam.
BERITA LAINNYA