FRONTROLL.COM
Senin | 14 Desember 2015 13:37:03 WIB

Wawancara

Dasikin : Umat Buddha Tidak Ingin jadi Eksklusif tetapi Inklusif

Redaksi - frontroll.co.id
Dasikin : Umat Buddha Tidak Ingin jadi Eksklusif tetapi Inklusif
frontroll.co.id,-
Drs. Dasikin , M, PD
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama

Disela-sela kesibukan sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat, Drs. Dasikin , M, PD bersedia menerima kunjungan redaksi Tabloid Frontroll di ruang kerjanyanya pada Akhir September 2015 silam. Dalam kunjungan tersebut pria ramah yang baru satu tahun ini memimpin Dirjen Bimas (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat) Buddha banyak bercerita tentang umat Buddha di Indonesia.

Menurut pria yang awalnya bercita-cita sebagai guru ini, meski jumlah umat Budha di Indonesia tidak sampai 2 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia namun umat Buddha memiliki eksistensi dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam menjalin dan menjaga kerukunan umat beragam.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Dasikin juga menyempatkan diri untuk berbagi cerita mengenai program direktorat yang dipimpinnya. Dengan gaya santai yang khas, pria vegetarian ini menuturkan program dan harapan Dirjen Bimas Buddha.

Berikut petikan wawancara yang dirangkum oleh redaksi Tabloid Frontroll :

FR: Dengan jumlah yang tidak sampai 2% dari seluruh penduduk Indonesia, bagaimana Anda menggambarkan eksistensi Umat Buddha di Indonesia?

Dasikin: Sebagai umat beragama bersama-bersama dengan pemeluk agama lain kita (umat Buddha-red) menjadi bagian dari warga negara indonesia. Kita berusaha menjadi warga negara yang baik, yg bisa bekerja sama, bahu membahu dengan pemerintah dan masyarakat khususnya pemeluk agama lain.

Umat budha tidak ingin menjadi warga negara yang eksklusif tetapi ingin menjadi warga negara yang inklusif. Seperti halnya air, kita bisa menyesuaikan diri di berbagai tempat dengan menjujung tinggi tata cara dan budaya setempat, tanpa mengurangi identitas sebagai pemeluk agama budha.

Dari pengamatan saya umat Budha dengan pemeluk agama lain kita tidak ada class atau intrik, Karena  dalam diri umat budha tertanam jiwa untuk selalu bisa menyesuaikan diri dengan situasi kondisi dimana kita tinggal, tetapi dengan catatan jangan kita dibilang tidak punya prinsip.

FR : Lalu bagaimana Anda memandang kerukunan umat beragama di Indonesia saat ini?

Dasikin : Sebetulnya kerukunan beragama di indonesia itu sudah sangat baik.  Contoh  kecil, misalnya kemarin ketika hari raya Idul Adha yang merupakan hari raya umat Islam, menjadi hari libur nasional, begitu juga ketika hari raya agama Buddha yang hanya dirayakan oleh  umat budha kenapa ditetapkan sebagai hari libur nasional. Hal tersebut tidak lain adalah bentuk kecil dari kerukunan antar umat beragama.

Kerukunan umat beragama di Indoneisa tidak lepas  karena aadanya 4 pilar kebangsaan. Khususnya Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Kedua pilar ini yang menyemangati warga negara Indonesia untuk saling menghormati dalam hubungan bermasyarkat dan saling mendahulukan persaudaraan.

FR : Seberapa besar peran negara dalam menjadi bingkai kerukunan?

Dasikin : Peran negara saya pikir cukup besar, tetapi yang lebih besar lagi adalah peran tokoh umat. Makanya kami sebagai pembina teknis keagaamaan Buddha menjalin kerjasama, dengan lembaga keagamaan seperti WALUBI, KASI, bekerja sama dengan Mejelis, bekerjasama dengan Sangka untuk bagaimana membina umat Buddha ini untuk lebih baik lagi.

Jadi tanpa peran dari tokoh agama Buddha kami akan kewalahan, kami selalu bersinergi. Kami berkomunikasi, "ayo kita selalu bersama2, ibu bapak sebagai pembina umat dan kami dari pemerintah" kami selalu mengadakan pertemuan untuk menjaga kerukukanan di internal umat budha. Karena di dalam agama budha banyak terdapat majelis, ada 18 yang setiap majelis mempunyai ad/art masing-masing.

Dengan menjaga kerukanan internal, makanya kita juga berusaha menjalin komukasi dengan agama lain agar lebih baik. Dan yang terakhir umat berkomunikasi dengan pemerintah, itulah yg disebut tri kerukunan umat beragama. Jadi sekali lagi peran pemerintah harus bersinergi dengan para tokoh agama dengan lembaga keagamaan agar bersama-sama membina umat.

FR : Ada beberapa kalangan yang menyebutkan jika saat ini kerukunan beragama di Indonesia sedang mendapat ujian, setujukah Anda?

Dasikin: Kalau ujian bukanlah, karena dari jaman dulu kerukunan umat beragama banyak pasang surutnya. Yang jelas sekarang ada yg namanya pusat kerukunanan umat beragama di kementerian agama. Pusat kerukunan umat beragama ini ada di propinsi sampai kabupaten.

Jika di masyarakat,  ada forum kerukunan umat beragama dari tingkat propinsi sampai kecamatan. Itu adalah langkah-langkahbersama antara kementerian agama, kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah dalam menciptakan kerukunan umat beragama.

Tugasnya adalah untuk mediasi masalah-masalah yang ada dalam umat beragama.  Forum kerukunan ini beranggotakan tokoh lintas agama. Mereka bermusayarah mengambil keputusan berserta para pejabat terkait jika ada masalah keagamaan yang perlu diselesaikan.

FR : Untuk Dirjen Bimas Buddha Sendiri, apakah ada program dalam rangka pembinaan umat Buddha?

Dasikin : Program Dirjen Bimas Buddha, pertama adalah urusan di bidang agama Buddha. Bidang

urusan ini berkenaan dengan bagiamana kita membimbing dan membina umat Buddha agar lebih meningkatkan keyakinan kepada Budha Darma, lebih meningkatkan moralitas, dan lebih bisa mengembangkan sikap empati terhadap sesama.

Kedua adalah program pendidikan agama Buddha. Dirjen Bimas Buddha ingin umat buddha Indonesia lebih meningkatkan kualitas pendidikansemenjak  usia dini sampai perguruan tinggi. Kita memiliki pendidikan formal hanya di tingkat pendidikan tinggi, sedangkan di pendidikan  non formal, kita ada yg namannya Pabbaja Samanera yang dikelola Bigusangha, sekolah minggu Buddha yang ada di setiap ihara dan pendidikan agama yg ada disekolah umum yang diajarkan oleh guru agama Buddha. Tujuan semuanya itu adalah agar meningkatkan budi pekerti, moralitas anak didik agar lebih berkualitas.

FR: Apakah pendidikan yang dimaksud mempunyai kurikulum tersendiri?

Dasikin : Kurikulum secara nasional dikelola oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, jadi kami

dari Direktorat Jenderal Bimas Buddha bekerja sama dengan pusat kurikulum (puskur), bekerja sama dengan Kemendikbud membuat kurikulum secara bersama sama, tidak hanya di Buddha semua pendidikan agama lain juga dikelola oleh puskur dan Kemendikbud.

Sedangkan unsur dari agama Buddha datang dari ilmuwan agama Buddha, dari praktisi baik para pengawas mupun pengajara, tokoh-tokoh agama Buddha dan dari jajaran dirjen bimas Buddha. Jadi dirjen bimas Buddha tidak membuat kurikulum tersendiri, karena aturannya memang sudah

begitu.

Kalau pendidikan non formal seperti sekolah minggu Buddha, Pabajasamanera memang dibuat oleh dirjen bekerjasama oleh  lembaga keagaaman Buddha. Kita yang mengendalikan, karena pendidikan non formal, kita sama-sama memikirkan. Hal ini juga sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomer 55 tahun 2007, tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

FR : Bisa diceritakan bentuk sekolah Formal yang dimaksud?

Dasikin : sekolah non formal ini disebut Dhammasekha yang merupakan program unggulan Dirjen Bimas Buddha. Program tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Jika boleh meminjam istilah umat Islam, Dhammasekha sekolah non formal sejenis pondok pesantren.

Dhammasekha juga terdiri dari beberapa core. Kegiatan di setiap core berbeda satu sama lainnya. Ada core ketrampilan, dimana peserta diarahkan untuk inovatif dan kreatif. Core keterampilan tidak lepas dari program pemerintah pusat, yaitu pengembangan ekonomi kreatif. Sedangkan core agama lebih diarahkan pada kegiatan pendidikan di luar sekolah.

Program Dhammasekha pada prinsipnya, bersinergi dengan program yang sudah ada. Karena kepengurusan di setiap Wihara, dan Majelis, sudah punya program masing-masing.

BERITA LAINNYA