Find and Follow Us

| : WIB
EKONOMI

Membaca Efektifitas Tax Amnesty

Oleh : Redaksi | Rabu, 16 Desember 2015 - 10:36:50 WIB | 7042 Views
[Foto : Istimewa/Frontroll]

FRONTROLL.COM,

Di tengah pesimisme banyak kalangan atas target penerimaan pajak tahun 2016 yang dicanangkan pemerintah dalam RAPBN 2016 sebesar Rp1.546,7 triliun atau meningkat 5,95 persen dari target APBN-P 2015 sebesar Rp1.489,3 triliun, lalu muncul wacana pemberian tax amnesty. Pemerintah memang terus menggali banyak potensi penerimaan negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah kelesuan yang terjadi sepanjang tahun ini. 

Tax amnesty adalah pengampunan pajak, yaitu penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di dalam dan luar negeri yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif lebih rendah. Dengan dilakukannya tax amnesty ini, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya ke Indonesia dan menjadi WP baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.

Indonesia pernah memberlakukan tax amnesty pada tahun 1984, tetapi pelaksanaannya tidak efektif karena respon WP sangat kurang dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan. Terakhir kali pada tahun 2008, pemerintah pernah menerbitkan aturan sunset policy yang diberlakukan selama 14 bulan per Januari 2008. Aturan sunset policy ini bisa dibilang merupakan versi mini dari tax amnesty, paket ini adalah kebijakan pemerintah dalam menerapkan penghapusan sanksi administrasi bagi WP yang kurang bayar maupun melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh.

Ide paket tax amnesty ini sesungguhnya belum direncanakan pemerintah sejak awal tahun ini dan kemunculannya begitu saja secara tiba-tiba, tahu-tahu pemerintah sudah mengusulkan Rancangan Undang-Undangnya ke DPR RI awal bulan ini. Bak gayung bersambut, DPR pun sudah beriktihar akan mensahkan RUU tersebut sebelum masa reses akhir tahun ini (18/12). Sebenarnya apa dasar pertimbangan pemerintah, apa mamfaatnya bagi negara dan berapa besar nilai program ini mempengaruhi struktur penerimaan negara khususnya dari sektor pajak tahun depan.

Pertimbangan dasar pemerintah sendiri belum sepenuhnya kuat untuk memberikan pengampunan bagi pengusaha nakal yang mengemplang pajak ini. Tidak mengherankan rencana ini menuai kontra dari banyak pihak karena dianggap belum tepat saatnya memberikan pengampunan pajak. Apalagi pemerintah sebenarnya tidak memiliki data yang akurat siapa pengusaha yang akan mendapatkan paket kebijakan ini. Pemerintah memang berharap hal ini menjadi terobosan memecah kebuntuan penerimaan pajak dan akan mampu menambah pundi-pundi penerimaan pajak dan memperluas basis pajak Indonesia.

Namun sejumlah pihak beranggapan bertolak belakang dengan rencana pemerintah ini karena dianggap bukan solusi terbaik mengingat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih jauh dari harapan. Dari data Ditjen Pajak sampai bulan Juni 2014 tercatat 29,6 juta Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) namun hanya 10,29 juta saja yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Direktorat Pajak di seluruh wilayah Indonesia. Ironisnya lagi dari jumlah tersebut hanya 1,008 juta wajib pajak orang pribadi yang patuh membayar pajak setiap tahunnya atau hanya sebesar 9,7%. Dapat dibayangkan berapa banyak potential loss penerimaan negara dari sektor pajak orang pribadi yang terus meningkat saban tahun, padahal negara telah menggelontorkan setidaknya 5 triliun dalam rangka remunerasi terhadap gaji pegawai pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Menteri keuangan, Bambang S Brodjonegoro mengakui kesulitan mendapat data yang akurat soal orang pribadi yang mengemplang pajak mengingat keterbatasan akses pada terhadap data nasabah perbankan dalam dan luar negeri. Namun pemerintah meyakini jumlah kekayaan orang Indonesia yang belum dilaporkan ke Ditjen Pajak minimal sebesar Rp.1.400 triliun. Bahkan diindikasikan jumlah aset orang Indonesia yang ada diluar negeri mencapai Rp.2.700 triliun.

Pemerintah sepertinya berharap dengan program tax amnesty ini maka akan terjadi eksodus ‘pemutihan’ kekayaan orang Indonesia di dalam maupun luar negeri melalui pendaftaran pajaknya. Apalagi pemerintah memberikan skema menarik dalam RUU Pengampunan Pajak ini, misalnya menyiapkan opsional repatriasi asset bagi wajib pajak yang mau diputihkan kekayaannya melalui pemberian insentif dengan nilai uang tebusan yang lebih rendah. Pemerintah juga menawarkan paket investasi terhadap WP yang akan menerima pengampunan ini melalui Surat Berharga Negara (SBN).

Bagaimana pengaruh tax amnesty ini terhadap penerimaan negara dari sektor pajak tahun 2016? Jika melihat pengalaman sunset policy tahun 2008, pemerintah berhasil menambah jumlah penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Meski tidak memiliki dasar perhitungan yang cukup akurat karena pemerintah sendiri tidak bisa memastikan berapa jumlah dana yang bisa dibawa kembali ke Indonesia, namun diprediksi potensi tax amnesty ini mencapai Rp. 60 triliun dan Rp.10 triliun untuk revaluasinya.
 
Berikut Skema Pengampunan Pajak :
 

TAX AMNESTY (Pengampunan Pajak)

 

1.Uang Tebusan :

                2 %  - Surat Permohonan Pengampunan Pajak diterima Januari s/d Maret 2016

                3 %  - Surat Permohonan Pengampunan Pajak diterima April s/d Juni 2016

                5 %  - Surat Permohonan Pengampunan Pajak diterima Juli s/d Desember 2016

 

2. Pengampunan Pajak berlaku dari tgl 1 Januari 2016 s/d Desember 2016.

Cut-off date 31/12/2015

SPT PPh Tahunan 2015 harus dilaporkan ke KPP sebelum mengajukan permohonan pengampunan pajak.

 

3.Pengajuan Pengampunan Pajak

                · Surat Pernyataan Pengampunan Pajak

                · Uang Tebusan

                · Neraca Pengampunan

 

4.- Nilai Harta = (Harta Dalam Negeri + Luar Negeri) – (Utang Dalam Negeri + Luar Negeri)

- Nilai Harta Bersih Dalam Neraca Pengampunan – Nilai Harta Bersih di SPT Tahunan 2015 = Tambahan Harta Bersih yang dimintakan pengampunan pajak, atau

- Harta dan Utang yang telah dilaporkan pada SPT Tahunan 2015 + Tambahan Harta dan Utang yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pengampunan Pajak = Nilai Harta Bersih Neraca Pengampunan.

- Uang Tebusan = …..  %  x Tambahan Harta Bersih yang dimintakan pengampunan.

- Harta dilaporkan berdasarkan harga saat perolehan atau harga pasar.

- Harta dalam mata uang asing digunakan kurs Keputusan Menteri Keuangan (KMK) per 31/12/2015.

- Harta (Uang) di Luar Negeri tidak diharuskan ditransfer ke Indonesia.

- Surat Pernyataan bersedia dibuka rekening bank oleh DJP tidak dipersyaratkan.

 

5.-  Pengampunan Pajak tidak mungkin ditolak.

  -  Pengampunan Pajak dapat diajukan max. 3 kali pada tahun 2016.

  -   Atas harta yang tidak diajukan pengampunan pajak dan diketahui oleh DJP maka harta tersebut dianggap diperoleh pada tahun 2016.

 

6. Lebih Bayar Pajak Penghasilan dan PPN tahun 2015 dan sebelumnya tidak dapat direstitusi lagi (hangus)

 

7. Bukti Penerimaan Surat (BPS) dari KPP atas Surat Pernyataan Pengampunan Pajak merupakan bukti bahwa pengampunan Pajak telah efektif, sehingga :

 

                · Tidak dilakukan Pemeriksaan, bukti permulaan, penyidikan atas tahun  pajak 2015 dan sebelumnya.

 

                ·   Yang sedang dalam proses Pemeriksaan, bukti permulaan, penyidikan atas kewajiban perpajakan sebelum 1 Januari 2016, prosesnya dihentikan.

 

                ·  Tindak pidana perpajakan ditiadakan.

 

                ·  Data yang disampaikan dalam rangka pengampunan pajak tidak dapat digunakan untuk penuntutan pidana perpajakan.

 

Up date : 3 Des 2015

  

Tag :

0 Komentar