Find and Follow Us

| : WIB
PROPERTI

Ini Syarat Asing Bisnis Kontruksi di Indonesia

Oleh : Redaksi | Rabu, 24 Februari 2016 - 16:22:44 WIB | 7121 Views
[Foto : Istimewa/Frontroll]

FRONTROLL.COM, Meski memasuki era kompetisi dan keterbukaan, pemerintah tidak akan memproteksi diri terhadap masuknya perusahaan asing di bidang jasa konstruksi.

Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, usai Rapat Kerja bersama DPR mengenai RUU tentang Jasa Konstruksi, di Gedung DPR, Rabu (24/2/2016).

"Kita tidak boleh proteksi diri terhadap asing yang ingin mengembangkan konstruksi di Indonesia, tetapi bukan berarti kita liberal, karena era keterbukaan dan kompetisi bukan berarti liberalisasi," kata Basuki.

Dia melanjutkan, meski begitu, pemerintah akan memberikan perlindungan bagi perusahaan jasa konstruksi dalam negeri melalui RUU ini.

"Kita harus ada keberpihakan terhadap para penyedia jasa konstruksi dalam negeri walaupun kita saat ini masuk di era kompetisi seperti MEA," tutur Basuki.

Dalam RUU tersebut, badan usaha asing atau usaha perseorangan asing yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia diwajibkan untuk membentuk kantor perwakilan di Indonesia, atau badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerjasama modal dengan badan usaha dalam negeri.

"Di antaranya juga, badan usaha asing mau melakukan usaha di Indonesia harus memiliki kualifikasi besar, dan setiap kegiatan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia, membentuk operasi dengan badan usaha nasional berkualifikasi besar yang memiliki izin usaha," ungkap Basuki.

Selain itu, persyaratan lain bagi pengusaha jasa konstruksi asing adalah memiliki izin usaha, memiliki sertifikat penyetaraan dari BSRJK, mengutamakan lebih banyak penyerapan tenaga kerja Indonesia, serta mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri.

"Sanksinya yang melanggar nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi yang pasti harus melalui BPK dan BPKB sebelum masuk ke ranah hukum, dan ada tim penilai ahli untuk merumuskan apakah pidana atau bukan," pungkas Basuki.

Tag :

0 Komentar