Find and Follow Us

| : WIB
    FEATURE

    Aksi Damai GNPF 55, Intervensi Hukum atau Menuntut Keadilan?

    Oleh : Redaksi | Kamis, 04 Mei 2017 - 14:05:39 WIB | 628 Views
    [Foto : Istimewa/Frontroll]

    FRONTROLL.COM, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) bakal menggelar aksi 55 pada Jumat (5/5). Dalam aksinya mereka akan meminta terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama( Ahok) divonis hukuman berat.

    Ketua GNPF-MUI, Bactiar Nasir mengatakan aksi mereka bertujuan untuk menuntut keadilan agar majelis hakim memberikan vonis yang berat kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus dugaan penodaan agama.

    Bahtiar Nasir mengklaim aksi 55 bukan dalam rangka mengintervensi proses hukum di pengadilan, melainkan menuntut keadilan agar majelis hakim yang menangani perkara Ahok menggunakan yurisprudensi dari perkara-perkara penistaan agama sebelumnya.

    “Kami tegaskan saat ini kami tidak pada posisi ingin menekan hukum. Kami hanya ingin menuntut keadilan yang merupakan hak kami sebab terlalu terang di depan mata ketidakadilan ini seakan-akan tidak ada yurisprudensi sebelumnya,” kata Bahtiar, di Tebet, Jakarta Selatan, pada Selasa (2/5/2017).

    Menurut Bahtiar, ketidakadilan sudah terlihat saat persidangan tidak menuntut Ahok dengan Pasal 156 huruf tentang penodaan agama, melainkan hanya menggunakan Pasal 156 tentang penodaan kepada golongan. Ia mengaku sudah mengetahui skenario tersebut sejak awal. Karena itu, ia menilai hal tersebut telah mencederai proses peradilan.

    “Ini bukan saja mempermainkan hukum. Hukum untuk hukum itu sendiri, bukan hukum untuk sebuah keadilan, tetapi ini juga sudah mengusik rasa keadilan umat Islam Indonesia sebagai stakeholder terbesar bangsa ini, sebagai pemberi pengaruh besar bangsa ini,” kata Bahtiar.

    Tak hanya itu, Bahtiar juga menganggap sikap JPU yang menggunakan Pasal 156 itu telah mendeligitimasi Majelis Ulama Indonesia. Menurut dia, fatwa yang dikawal oleh GNPF-MUI statusnya lebih rendah daripada sikap keagamaan MUI. Namun, fatwa dalam kasus dugaan penistaan agama tidak dihiraukan dalam persidangan padahal fatwa MUI sering dipakai untuk proses peradilan.

    “Kali ini bukan cuma MUI yang dilegitimasikan, sikap keagamaan dan kefatwaannya, tetapi saksi-saksi ahli dari muhammadiyah, dari NU pun diabaikan,” ujarnya.

    Atas pertimbangan tersebut, menurut Bahtiar, dirinya bersama para petinggi GNPF-MUI akan kembali berkonsolidasi untuk menggelar aksi pada 5 Mei atau aksi 55. Ia mengatakan, GNPF-MUI akan segera mengirimkan surat kepada kepolisian setelah konsolidasi aksi.

    Tuntutan JPU

    Seperti diketahui, JPU telah membacakan tuntutan dalam sidang lanjutan dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama, di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (20/4/2017). JPU menilai terdakwa terbukti memenuhi rumusan-rumusan unsur pidana dalam Pasal 156 KUHP.

    Ketua Tim JPU, Ali Mukartono mengatakan sepanjang pemeriksaan dalam persidangan telah didapat fakta mengenai kesalahan terdakwa dan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa.

    Sementara hal yang meringankan, menurut Ali, terdakwa mengikuti proses hukum dengan baik, sopan di persidangan, ikut andil dalam membangun Jakarta, dan mengaku telah bersikap lebih humanis. Selain itu, menurut Jaksa, keresahan masyarakat timbul setelah Buni Yani mengunggah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016.

    Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, JPU menuntut majelis hakim menyatakan Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum dan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu golongan sebagaimana diatur Pasal 156 KUHP.

    Meskipun demikian, JPU hanya menuntut Ahok dengan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Tuntutan ini lebih ringan dari ketentuan hukuman maksimal yang terdapat dalam Pasal 156 KUHP dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

    Dengan tuntutan JPU yang menyatakan bahwa Ahok terbukti memenuhi rumusan-rumusan unsur pidana dalam Pasal 156 KUHP, maka JPU tidak tuntutan Ahok dengan Pasal penistaan agama, melainkan penghinaan terhadap golongan.

    Berbeda dengan Kasus Penistaan Agama Lain

    Berbeda dengan tuntutan JPU terhadap terdakwa kasus penistaan agama, seperti kasus yang dialami 41 orang dari Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI) pada tahun 2006, kasus Lia Aminuddin alias Lia Eden tahun 2006, kasus Rusgiani pada tahun 2012, dan kasus yang menjerat Ahmad Musadeq alias Abdussalam yang divonis pada Maret 2017.

    Dalam kasus-kasus tersebut, JPU menuntut terdakwa dengan Pasal 156a KUHP. Misalnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam persidangan pada Selasa 7 Maret 2017 menjatuhkan hukuman lima tahun penjara potong masa tahanan kepada "guru spiritual" organisasi gerakan fajar nusantara (Gafatar), Ahmad Musadeq alias Abdussalam.

    Pesan Kapolri

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan kepada seluruh pihak untuk tidak melakukan aksi yang terkesan mengintervensi kewenangan hakim."Dan yang penting sekali saya pikir demo hanya unjuk rasa, bukan menyampaikan tekanan kepada misalnya hakim dan lain-lain," kata Tito di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/5).

    Dikatakan jenderal bintang empat ini, hakim memiliki kewenangan dalam memutus sebuah perkara dan hal itu pun telah dijamin Undang-undang berdasarkan dua alat bukti yang kuat. Selain itu, hakim pun bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa setiap memutus sebuah perkara.

    "Pertanggungjawaban hakim ya ke Tuhan Yang Maha Esa. Salah benarnya ke Tuhan Yang Maha Kuasa," ucap dia.Di sisi lain, Tito mengaku akan memberikan pelayanan keamanan saat unjuk rasa berlangsung. "Sepanjang dilakukan dengan tertib," ujarnya.

    Bukan hanya itu, mantan Kapolda Metro Jaya ini pun menjamin sidang vonis Ahok akan berjalan dengan lancar. Khususnya, menjamin kebebasan hakim dalam memutus perkara tersebut.
    "Kami akan memberikan jaminan kepada hakim (sesuai) mekanisme persidangan tanggal 9 (agar) dilaksanakan sesuai ketentuan tidak ada tekanan dari pihak mana pun," pungkas Tito. (bbs)


    Tag :

    0 Komentar