Denda Maksimal Bagi Yang Telat Bayar Pajak STNK | FRONTROLL.COM
FRONTROLL.COM
Sabtu | 12 Agustus 2017 | 00:00 WIB

NASIONAL

Denda Maksimal Bagi Yang Telat Bayar Pajak STNK

Wenny KT - FRONTROLL.COM
Denda Maksimal Bagi Yang Telat Bayar Pajak STNK
FRONTROLL.COM,- Jakarta - Direktorat Lalu Lintas menggelar razia dengan sasaran penunggak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) guna mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait optimalisasi pendapatan daerah dan pendapatan pusat. Polisi melakukan penilangan dengan denda maksimal kepada pelanggar.

"Razia kita lakukan di lima titik di Jakarta Pusat, Utara, Barat, Timur dan Selatan untuk wilayah DKI. Karena perjanjian yang kita lakukan, penandatangan perjanjian kerja sama hanya di wilayah Jakarta dalam mengoptimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan pendapatan pusat," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Halim Panggara, di Jakarta, Sabtu (12/8).

Dikatakannya, kegiatan penindakan di lapangan ini terkait dengan program pemutihan denda penunggakan STNK hingga 31 Agustus 2017 mendatang. Masyarakat dapat membayar penunggakan pajak tanpa harus membayar denda di Samsat. Namun, apabila terkena razia pemutihan tidak berlaku. "Iya, jadi pemutihan itu tidak berlaku bagi yang kena razia loh. Seumpama pada waktu razia dia kena, maka tidak kena pemutihan," ungkapnya.

Menurutnya, dasar hukum terkait STNK diatur pada Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, berisi setiap kendaraan bermotor yang dioperasionalkan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

"Kemudian, STNK dan TNKB berlaku selama lima tahun yang dimintakan pengesahannya setiap tahun. Diperjelas dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2015 tentang registrasi kendaraan bermotor di ayat (2), STNK berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor. Dipertegas dengan surat Kapolri Nomor: B 700/11/2017, STNK disahkan apabila telah membayar pajak kendaraan bermotor dan PNBP pengesahan," ungkapnya.

Ia menyampaikan, apabila pengguna sepeda motor tidak melakukan pengesahan, maka STNK dinyatakan tidak sah. "Dinyatakan di Pasal 288 ayat 1 (UU Nomor 22 Tahun 2009), yaitu setiap pengemudi tidak dilengkapi STNK dipidana paling lama dua bulan dan denda paling banyak Rp 500.000. Ya (denda maksimal) antara dua bulan dan Rp 500.000," katanya.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan, polisi berhasil menindak sebanyak 335 pelanggar keabsahan STNK, pada hari pertama razia di Jakarta, Jumat (11/8) kemarin. "Hasil penindakan pelanggaran lalu lintas dengan tilang terkait keabsahan STNK, berjumlah 335," sebutnya.

Ia menjelaskan, pada saat menggelar razia polisi menilang 275 pengendara sepeda motor dan 60 pengemudi mobil. Polisi pun menyita sejumlah barang bukti berupa Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK dan sepeda motor. "Barang bukti yang disita 189 SIM, 140 STNK, dan enam sepeda motor. Ya, kami kenakan denda maksimal kepada pelanggar," tandasnya.

Sumber : beritasatu.com
BERITA LAINNYA
  • Skytrain Solusi Macet Bandara Soetta

    MEGAPOLITAN | 26 September 2017 17:03 WIBKini para pelancong akan kian dimudahkan dengan keberadaan Skytrain yang menghubungkan ketiga terminal di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Layanan transportasi skytrain pertama di Indonesia
  • Lawan Dortmund, Toni Kroos Masuk Skuad Inti Real Madrid

    OLAHRAGA | 26 September 2017 16:54 WIBGelanda asal Jerman, Toni Kroos telah kembali masuk skuad inti Real Madrid setelah sembuh dari cedera rusuk. Kross mengalami cedera saat timnya menang melawan Alaves dengan skor 2-1 dan saat ini
  • Kisah Anak Tukang Las yang Sekolah di China

    SOSOK / TOKOH | 26 September 2017 16:10 WIBRama Aldi Sanjaya merupakan seorang mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang mengikuti program student mobility di Nantong Vocational University. Rama menceritakan seputar ayahnya